Perkuat MPP, KemenPANRB Siapkan Revisi Regulasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berstrategi mempercepat implementasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu caranya ialah aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital.

"Mal Pelayanan Publik (“ MPP ”) Digital sebagai salah satu alat saja, Bapak/Ibu tetap harus (mengajukan permohonan) pelayanan publik secara fisik," ucap Analis Kebijakan Madya Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ponco Imam Prayitno, 4 Juni.

Untuk saat ini MPP Digital melayani dua hal yaitu 8 sektor administrasi kependudukan dan 28 sektor izin tenaga kesehatan. Bagi masyarakat MPP Digital dapat meminimalisasi proses unggah data/dokumen persyaratan, dengan integrasi data.

Sementara bagi pemerintah daerah, aplikasi ini bisa menghemat anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi lantaran memanfaatkan aplikasi berbagi-pakai; bagi pemerintah pusat aplikasi dapat menjadi masukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mekanisme integrasi data.

Ponco mengungkapkan sejak periode Mei-Juni 2024 pihaknya tengah menyosialisasikan MPP Digital kepada seluruh pemerintah daerah. Guna memaksimalkan implementasi transformasi digital maka harus ada perubahan regulasi untuk ketentuan teknis, mekanisme peminatan, dan tahapan penetapan MPP Digital di 514 kabupaten/Kota.

“Kami akan membahas revisi PermenPANRB No. 92 Tahun 2021 dan mengkaji revisi Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021,” ujar Ponco.